Sutan Adil Hendra: Dalam Proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Saya Minta PTN  Mengedepankan Kualitas, Bukan Kuantitas

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2018 menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra. Ia mengingatkan kepada PTN dapat lebih mengedepankan input yang berkualitas dalam penerimaan mahasiswa baru.
 
“Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, saya minta PTN  mengedepankan kualitas, bukan kuantitas. Apalagi sampai ada kesan rebutan lahan antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS),” jelasnya di Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (1/2/2018).
 
Di sisi lain, ia menerima keluhan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Tengah yang mengatakan kebijakan penerimaan oleh PTN yang membuka berbagai gelombang penerimaan mahasiswa membuat kampus swasta kesulitan dalam mencari mahasiswa.
 
“Mereka mengatakan, saat ini PTN membuka berkali-kali penerimaan, baik dari jalur undangan, jalur nasional, jalur mandiri dan lain sebagainya. Akibatnya kampus swasta kesulitan mencari mahasiswa,” kata Sutan.
 
Terlebih, masih kata politisi F-Gerindra itu, tahun depan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan menerapkan peraturan yang cukup ketat terhadap jumlah minimal mahasiswa yang harus dimiliki.
 
“Aturan tersebut berupa kewajiban penggabungan bagi kampus yang mahasiswanya kurang dari 1000 mahasiswa. Dan jumlah ini sangat sulit tercapai jika tidak ada regulasi yang membatasi PTN dalam menerima mahasiswa,” kritisi Sutan.
 
Sutan melihat kondisi tersebut ibarat buah simalakama dalam dunia pendidikan tinggi. Di satu sisi masyarakat menginginkan mutu dan kualitas pendidikan, namun di sisi lain jika ini dibiarkan, perguruan tinggi swasta akan kesulitan mencari mahasiswa. Untuk itu, ia berkomitmen semua aspirasi yang diterimanya akan dibahas dengan Menristekdikti.
 
Namun pihaknya juga mengharapkan PTS mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut, dengan meningkatkan akreditasi dan program studi yang dibutuhkan masyarakat, di samping pembenahan tata kelola yayasan dan perguruan tinggi yang menaunginya.
 
“Karena jika hal tersebut bisa dilakukan saya yakin kekhawatiran kekurangan mahasiswa tidak akan terjadi, karena masyarakat tahu ada kualitas dari pendidikan yang mereka tawarkan,” tandas politisi asal dapil Jambi itu. (rnm/sf)

Sumber: dpr.go.id

Berita Terbaru

Index Berita